BALI – Denpasar, Suasana penuh khidmat dan kerja sama yang erat menyelimuti Aula Markas Kodim 1611/Badung, Jalan Sugianyar Nomor 6, Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Tepat pukul 09.30 Wita, telah resmi dilaksanakan kegiatan Sinkronisasi Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) TNI Tahun Anggaran 2026, sebuah agenda strategis yang menjadi tonggak penyelarasan kebijakan antara kepentingan pertahanan negara dengan penataan ruang di wilayah Bali.
Kegiatan penting ini dipimpin langsung oleh Kolonel Inf Agus Budi Cahyo, S.I.P., selaku Kasat Belneg Ster TNI, dan diikuti oleh puluhan peserta yang mewakili berbagai unsur instansi terkait. Hadir memperkuat pelaksanaan kegiatan antara lain Pasi Bakti TNI Siterrem 163/Wira Satya, perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang membidangi RRWP, Kadister TNI Lanud I Gusti Ngurah Rai, serta Paster TNI Lanal Denpasar.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kasdim 1611/Badung, Letkol Inf Kadek Muliarsa, S.Hub. Int., jajaran Pasi Ter Korem 163/WSA, serta para pejabat lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi RRWP maupun RTRW dari masing-masing Kabupaten dan Kota di wilayah Bali. Kehadiran beragam elemen ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyatukan pandangan demi keseimbangan pembangunan wilayah dan kesiapan pertahanan.
Dalam penyelenggaraannya, kegiatan ini didasari dan dilandasi seperangkat aturan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, serta Peraturan Panglima TNI Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan.
Menanggapi pelaksanaan kegiatan ini, Kasdim 1611/Badung, Letkol Kadek Muliarsa, menyampaikan bahwa sinkronisasi ini sangat krusial agar setiap rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Badung maupun Bali pada umumnya senantiasa mengakomodasi kepentingan pertahanan. “Kegiatan ini bertujuan mewujudkan sinergitas kebijakan penataan wilayah pertahanan dengan tata ruang daerah, sehingga kepentingan pertahanan dapat terakomodir dalam setiap langkah pembangunan wilayah sekaligus mengamankan aset-aset pertahanan yang berada di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa kesepahaman lintas instansi ini akan menjadi fondasi agar pembangunan berjalan harmonis, tidak ada tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan aset-aset strategis pertahanan tetap terjaga fungsinya dengan baik. Kegiatan ini pun berjalan tertib, lancar, dan penuh semangat kerja sama antarunsur yang hadir. (Pendim 1611 BDG)
