BALI – Denpasar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq S.Hut., M.P., melakukan kunjungan kerja di Bali pada Jumat, 17 April 2026. Kedatangan beliau disambut hangat di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
Dalam kunjungan tersebut, Dandim 1611/Badung, Kolonel Inf I Putu Tangkas Wiratawan, S.I.P., turut hadir mendampingi penuh kegiatan peninjauan tersebut. Kehadiran Menteri LHK ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap upaya penanganan masalah persampahan yang menjadi prioritas di wilayah Bali.
Rombongan Menteri disambut oleh sejumlah pejabat tinggi daerah dan instansi terkait. Di antara yang hadir antara lain Gubernur Bali, Walikota Denpasar, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara, serta jajaran protokol baik dari kementerian maupun Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Turut hadir pula unsur Forkopimda dan aparat keamanan, termasuk Kasi Intel Korem 163/Wira Satya, Dandim 1611/Badung, serta Kapolresta Denpasar, guna memastikan kelancaran kegiatan.
Setelah tiba, rombongan langsung meninjau fasilitas yang ada, khususnya mengamati secara langsung kinerja mesin pengolah sampah yang beroperasi di TPST Kesiman Kertalangu. Proses pengolahan sampah organik yang berlangsung di lokasi terlihat berjalan dengan kondusif, tertib, dan sesuai dengan prosedur teknis yang diterapkan. Usai meninjau lokasi tersebut, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju lokasi berikutnya, yaitu TPS 3R Sesetan.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa kunjungan ini menjadi wujud dukungan penuh pemerintah pusat terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Bali. Fokus utama kebijakan tersebut adalah penyelesaian masalah sampah yang berbasis pada sumbernya (source reduction), dengan memperkuat peran TPS 3R hingga ke tingkat Desa atau Kelurahan.
Menteri LHK juga mempertegas bahwa solusi jangka panjang untuk penanganan sampah di Bali terletak pada desentralisasi pengolahan. Setiap desa diharapkan memiliki TPS 3R yang berfungsi secara optimal untuk mengolah sampah organik maupun anorganik. Dengan demikian, beban operasional di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional dapat dikurangi secara signifikan demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Dandim Badung, Kolonel Inf I Putu Tangkas Wiratawan, S.I.P. menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di wilayah Bali. Menurutnya, perhatian langsung dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi besar bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menangani masalah persampahan.
“Kami sangat menyambut baik arahan Bapak Menteri agar pengelolaan sampah dilakukan secara desentralisasi dan berbasis sumber, serta memperkuat TPS3R hingga ke tingkat desa. Ini adalah solusi yang sangat tepat dan berkelanjutan,” ujar Dandim usai kegiatan.
Lebih lanjut, Dandim menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kebijakan tersebut. “Sebagai bagian dari TNI, Kodim 1611/Badung siap bersinergi dan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, baik dalam pengawasan maupun penggerakan masyarakat, demi terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan asri sesuai dengan visi Bali yang hijau dan lestari,” tegasnya. (Pendim 1611 BDG).
